Janji yang Tenggelam Bersama Air: Warga Dumai Tagih Komitmen Pemerintah Atasi Banjir

DUMAI – Genangan air yang kembali merendam sejumlah kawasan di Kota Dumai dalam sepekan terakhir kembali memantik kemarahan warga. Hujan deras yang turun sejak malam hingga dini hari membuat sejumlah kelurahan seperti Bukit Timah, Rimba Sekampung, Bintan, hingga Kelurahan Purnama kembali terendam air dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa.

Fenomena banjir tahunan ini seolah menjadi langganan tanpa solusi. Warga pun mulai mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Dumai dalam menangani persoalan klasik yang setiap tahun menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan aktivitas masyarakat.

“Dari tahun ke tahun, kami hanya dijanjikan proyek drainase dan normalisasi sungai. Tapi faktanya, setiap hujan lebat sedikit saja, rumah kami kembali kebanjiran,” ujar Suryani (45), warga Kelurahan Dumai Kota, dengan nada kecewa.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Dumai sebelumnya telah berulang kali menyatakan komitmen untuk menuntaskan persoalan banjir melalui program penataan sistem drainase terpadu dan pembangunan infrastruktur pengendali air. Namun, janji tersebut belum dirasakan masyarakat hingga kini.

Di sisi lain, beberapa pengamat menilai lemahnya perencanaan tata ruang dan buruknya pengawasan pembangunan turut memperparah kondisi. “Masalah banjir Dumai bukan hanya soal hujan, tapi akibat sistem drainase yang tak terintegrasi, alih fungsi lahan, dan kurangnya koordinasi antarinstansi,” tegas Dr. Hendra Saputra, pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau.

Ia juga menyoroti rendahnya transparansi penggunaan anggaran dalam proyek infrastruktur pengendalian banjir. “Masyarakat perlu tahu ke mana anggaran miliaran rupiah yang disebut-sebut untuk normalisasi. Jika setiap tahun banjir tetap terjadi, berarti ada yang salah dalam manajemen pelaksanaan programnya,” tambahnya.

Sementara itu, beberapa warga mengaku mulai kehilangan kepercayaan terhadap janji-janji politik kepala daerah. “Kami bukan ingin menuntut berlebihan, tapi cukup ingin pemerintah hadir sebelum air naik ke pintu rumah kami. Jangan hanya datang saat musim kampanye,” ujar Rahmat (38), warga Kelurahan Sukajadi.

Warga berharap pemerintah tidak lagi menunda realisasi proyek-proyek penanggulangan banjir dan mulai melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan lingkungan. Mereka juga mendesak Wali Kota Dumai untuk turun langsung meninjau lokasi terdampak dan memastikan solusi jangka panjang benar-benar dijalankan, bukan sekadar janji di atas panggung.

“Sudah terlalu lama kami hidup dalam ketakutan setiap kali mendengar suara hujan. Ini bukan sekadar bencana alam, tapi juga bukti kegagalan pemerintah menjaga hak dasar warga untuk hidup aman,” pungkas Rahmat.

  • Related Posts

    Jalan Pattimura Rusak Parah, Legislator Desak Pemko Dumai Perbaikan Segera

    DUMAI –Cakappos.com Kondisi Jalan Pattimura yang rusak parah dan terisi lubang kembali menuai sorotan dari berbagai pihak. Kali ini, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kota Dumai angkat bicara dan mendesak Pemerintah…

    Pengendara Diduga Alami Kecelakaan Tunggal Akibat Jalan Rusak dan Berlubang

    DUMAI – cakappos.com Sebuah kecelakaan tunggal diduga terjadi akibat kondisi jalan rusak dan berlubang yang membahayakan pengguna jalan. Peristiwa tersebut menimpa seorang pengendara yang melintas di ruas jalan Pattimura yang…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Jalan Pattimura Rusak Parah, Legislator Desak Pemko Dumai Perbaikan Segera

    Jalan Pattimura Rusak Parah, Legislator Desak Pemko Dumai Perbaikan Segera

    Pengendara Diduga Alami Kecelakaan Tunggal Akibat Jalan Rusak dan Berlubang

    Pengendara Diduga Alami Kecelakaan Tunggal Akibat Jalan Rusak dan Berlubang

    Ilegal Logging Marak di Hutan Senepis, 6 Sawmil Diduga Dikendalikan warga Sungai Sembilan

    Ilegal Logging Marak di Hutan Senepis, 6 Sawmil Diduga Dikendalikan warga Sungai Sembilan

    INSINERATOR RSUD DUMAI MELEDAK: AKTIVIS DESAK AUDIT TEKNIS

    INSINERATOR RSUD DUMAI MELEDAK: AKTIVIS DESAK AUDIT TEKNIS

    Kasus Dugaan Korupsi MOT RSUD Dumai Dinilai Menggantung, Aktivis Soroti Potensi “Dipeti-eskan”

    Kasus Dugaan Korupsi MOT RSUD Dumai Dinilai Menggantung, Aktivis Soroti Potensi “Dipeti-eskan”

    Putusan MK Tegaskan Produk Jurnalistik Tidak Dapat Dipidana, Pakar Hukum: Pers Bebas Bukan Tameng Pelanggaran Hukum

    Putusan MK Tegaskan Produk Jurnalistik Tidak Dapat Dipidana, Pakar Hukum: Pers Bebas Bukan Tameng Pelanggaran Hukum